70 dari 232 Badan Publik di Jakarta Dinilai Telah, Menuju, dan Cukup Informatif Tahun Ini

Jakarta – Sebanyak 70 dari 232 badan publik di Jakarta telah dinilai sebagai lembaga yang telah, menuju, dan cukup informatif dalam penyampaian informasi publik selama tahun ini. Penilaian ini dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bagian dari upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik.

Penilaian tersebut melibatkan berbagai aspek, termasuk ketersediaan informasi tentang anggaran, kebijakan, program, dan laporan kinerja lembaga. Badan publik yang memperoleh nilai tinggi diakui sebagai lembaga yang aktif dalam memberikan informasi kepada publik dan memenuhi standar transparansi yang diharapkan.

Bacaan Lainnya

Kepala OJK, Wimboh Santoso, menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik. “Penilaian ini merupakan bentuk apresiasi terhadap badan publik yang berkomitmen untuk menjadi lebih terbuka dan informatif. Ke depannya, diharapkan semua badan publik dapat meningkatkan kualitas dan jumlah informasi yang disampaikan kepada publik,” kata Wimboh.

Beberapa badan publik yang mendapatkan penilaian tinggi di antaranya adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta. Mereka dinilai berhasil memberikan informasi yang komprehensif tentang program dan kegiatan yang mereka jalankan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong seluruh badan publik di wilayahnya untuk lebih proaktif dalam menyampaikan informasi kepada publik. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyatakan bahwa keterbukaan dan kejelasan informasi sangat penting untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

“Transparansi adalah kunci keberhasilan pemerintahan yang baik. Dengan memberikan akses informasi yang lebih baik kepada masyarakat, kita dapat melibatkan mereka dalam pembuatan kebijakan dan membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Anies.

Penilaian ini diharapkan dapat mendorong badan publik di Jakarta untuk terus meningkatkan praktik transparansi dan akuntabilitas, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *